Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak hari ini (20/10) mengadakan pertemuan di Lombok antara lain membahas rencana pencabutan larangan sementara pengiriman pembantu rumah tangga ke Malaysia.
Juru bicara kepresidenan Teuku Faizasyah mengatakan kedua kepala pemerintahan membicarakan nota kesepahaman, MoU, mengenai penempatan TKI di Malaysia yang telah diperbaiki.
Mereka selanjutnya akan mendapat laporan dari satuan tugas gabungan pada pertengahan bulan depan.
"Nanti setelah dilaporkan pada pertengahan November tentunya kedua kepala pemerintahan bisa menilai sejauh mana persiapan di lapangan sudah memenuhi kondisi obyektif sehingga moratorium dapat ditinjau kembali," kata Faizasyah kepada BBC Indonesia.
Nota kesepahaman baru ketenagakerjaan ini ditandatangani Mei lalu berisi pengaturan struktur gaji, pemberian hak libur dan paspor pekerja yang sekarang boleh dipegang tenaga kerja.
"Apabila semuanya berjalan sesuai harapan setidaknya per tanggal 1 Desember nanti diharapkan proses (pencabutan moratorium) itu bisa dilakukan namun di dalam implementasinya harus ada mekanisme evaluasi," tambahnya.
Perdagangan dan investasi
Indonesia menghentikan pengiriman tenaga kerja sektor pembantu rumah tangga ke Malaysia sejak Juni 2009 menyusul serangkaian kasus-kasus penyiksaan pekerja rumah tangga asal Indonesia di negara itu.
Calon TKW di penampungan
Pintu pengiriman pekerja domestik ke beberapa negara ditutup sementara termasuk ke Malaysia
Selain Indonesia, pemerintah Kamboja pekan lalu juga menyatakan larangan pengiriman pembantu rumah tangga ke Malaysia setelah muncul dugaan penyiksaan terhadap pekerja domestik asal Kamboja.
Malaysia mulai merekrut pembantu asal Kamboja setelah Indonesia menghentikan pengiriman tenaga PRT ke Malaysia.
Dengan larangan Indonesia dan Kamboja, puluhan ribu rumah tangga Malaysia kesulitan mendapatkan pembantu rumah tangga.
Selain masalah ketenagakerjaan, Presiden Yudhoyono dan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dalam pertemuan Konsultasi Indonesia-Malaysia ke-8 di Lombok ini juga membicarakan hubungan perdagangan dan investasi kedua negara dan juga masalah perbatasan.
Pertemuan konsultasi sebelumnya diadakan di Putrajaya, Malaysia pada Mei 2010.
0 komentar:
Posting Komentar